WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR – Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diuji lewat ledakan Covid-19 di Ibu Kota Jakarta.
Untuk mengatasi pandemi virus corona, Anies Baswedan melibatkan ahli epidemiologi, Forkopimda hingga Satgas Penanganan Covid-19 Pusat untuk mengeluarkan kebijakan baru.
Sejak sepekan terakhir, Anies Baswedan telah mengeluarkan dua kebijakan di Ibu Kota untuk meredam penyebaran Covid-19.
Pertama, kebijakan mewajibkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 75 persen bagi perkantoran atau tempat kerja yang berada di zona merah.
Kedua, Anies Baswedan menghentikan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di 263 sekolah di Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Anies Baswedan harus bergerak cepat membenahi upaya 3T (tracing, testing dan treatment) yang mulai longgar penerapannya.
Terlebih, kata dia, saat ini Jakarta sedang menghadapi virus varian delta yang memiliki daya infeksi dua kali lebih kuat dibandingkan varian sebelumnya.
“Di kondisi genting seperti ini kepemimpinan Gubernur Anies diuji, apabila tidak dilakukan tindakan segera, maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” ujar Idris, Senin (21/6/2021).
Menurutnya, ada tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan Covid-19 di Jakarta.
Pertama, lemahnya penerapan tracing kasus Covid-19.
Saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga tracer yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya 2-3 orang di setiap puskesmas.
Padahal dibutuhkan paling tidak 5 orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan.
“Harus segera melakukan rekrutmen tenaga medis secara terbuka baik dari dalam maupun luar daerah untuk membantu fasilitas kesehatan di DKI Jakarta,” katanya.
Kedua, kata dia, rendahnya kapasitas kemampuan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).
Dia menilai, kapasitas tes Labkesda yang masih rendah, menyebabkan positivity rate masih jauh dibandingkan rekomendasi WHO.
Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini.
Untuk itu Pemprov DKI harus meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di puskesmas.
Sebelumnya 2.500-3.000 per hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000 per hari.
“Sebagai konsekuensinya Pemprov DKI juga harus memperkuat anggaran dan sumber daya puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus, baik menggunakan tes usap antigen, ataupun PCR,” ujarnya.
Ketiga, kamar isolasi dan ruang insentif terbatas.
Penambahan tempat tidur isolasi dan ruang intensif di Jakarta belum maksimal dan tidak sebanding dengan lonjakan kasus.
Menurutnya, jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7.510 dan ruang intensif sebanyak 824.
Penambahan fasilitas lamban ini menyebabkan rumah sakit umum daerah (RSUD) kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan terpaksa menolak pasien karena kapasitas sudah penuh.
Untuk itu Idris meminta Pemprov DKI segera membuka segera rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan.
Rumah sakit itu bisa menggunakan aula kosong, atau Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) sebagai ruang isolasi bagi pasien positif dan suspek.
Tujuannya agar laju infeksi dapat segera ditekan, dan pasien suspek ataupun positif segera mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencegah kejadian lebih buruk.
Ketiga kondisi ini dapat diatasi apabila Gubernur Anies Baswedan sebagai pimpinan Pemprov DKI Jakarta bisa serius bekerja.
“Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan.”
“Ini saatnya kepemimpinan Anies diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” ucap Idris.
Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/2021/06/21/kepemimpinan-anies-baswedan-diuji-lewat-ledakan-covid-19-di-jakarta
